KUALA TUNGKAL, Denyutjambi.com – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Anwar Sadat, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi secara virtual, Kamis (02/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati ini menjadi langkah awal dalam rangkaian pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK RI. Entry Meeting tersebut bertujuan membangun komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan pemerintah daerah, sekaligus memastikan kesiapan data serta dukungan selama proses audit berlangsung.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, menegaskan bahwa Entry Meeting merupakan bagian dari pemeriksaan semester I tahun 2026 yang dilaksanakan di berbagai daerah.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara BPK dan pemerintah daerah, khususnya terkait pelaksanaan pemeriksaan serta dukungan yang diperlukan selama proses berlangsung,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Anwar Sadat menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bersikap kooperatif, transparan, dan responsif dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.
“Kami menyambut baik kehadiran tim pemeriksa BPK RI sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, terutama dalam hal penyediaan dan sinkronisasi data agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu.
Kegiatan ini turut diikuti oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelaksanaan secara virtual menjadi bagian dari upaya efisiensi tanpa mengurangi kualitas koordinasi yang dibutuhkan.
Dengan dimulainya Entry Meeting ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan BPK RI semakin kuat, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta pembangunan yang berkelanjutan. (Den/*)
