JAMBI, denyutjambi.co – Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jambi untuk ke 10 kalinya. Meski demikian, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto sedikit menyayangkan atas adanya empat temuan yang masih saja terulang untuk setiap tahunnya.
“Kita sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Hanya saja kita menyayangkan, meski berhasil mempertahankan prediket Wajar Tanpa yang (WTP) namun tetap saja ada temuan, dan ini selalu terulang dan terulang lagi,” sebut Edi Purwanto (25/05/2022).
Menurutnya lanjut Edi, empat poin temuan dari BPK RI perwakilan Jambi sesegera mungkin harus menindaklanjuti temuan tersebut. Adapun yang menjadi temuan dari BPK RI perwakilan Jambi tersebut antara lain PT. ERAGUNA BUMI NUSA (EBN), RSUD Raden Mattaher, Dinas Kesehatan serta beberapa OPD teknis lainnya.
“Pemerintah Provinsi Jambi harus sesegera mungkin untuk menindaklanjuti temuan oleh BPK RI perwakilan Jambi tersebut. Maksimal waktu dua bulan yang diberikan oleh BPK RI tersebut,” sebut Edi lebih lanjut.
Selain itu Edi juga menjelaskan bahwa permasalahan yang ada di PT. EBN ini menarik untuk dicermati, karena Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi telah memberikan Rekomendasi kepada Gubernur Jambi untuk perbaikan terhadap BOT yang ada. “Besar harapan saya agar Pemerintah segera menindaklanjuti temuan BPK dan Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi,” sebut Edi lagi.
Terkait dengan adanya temuan di RSUD Raden Mattaher Jambi terutama permasalahan di BLUD, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta agar menjadi perhatian khusus oleh Direktur kedepan. Karena permasalahan di BLUD ini bukan baru kali ini saja tapi selalu berulang.
“Kita berharap ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR, red) untuk direktur RSUD Raden Mattaher kedepannya. Karena Rumah Sakit ini selain mendorong pelayanan prima juga harus mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel,” jelas Edi.
Tidak hanya sebatas itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto juga meminta kepada rekan di DPRD Provinsi Jambi untuk bisa meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Jambi terutama terkait program-program Pemerintah.
“Saya minta kepada rekan-rekan Komisi untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap program-program Pemerintah Provinsi Jambi,” pungkas Edi.(***)
