MERANGIN, DenyutJambi.com – Ratusan warga dari 10 desa di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Jambi, menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Merangin, Rabu (18/11/2026) sore. Mereka menuntut enam warga yang diamankan terkait aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) segera dibebaskan.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB itu juga membawa dua tuntutan lainnya, yakni meminta penegakan hukum PETI tidak tebang pilih serta mendesak pemerintah melegalkan pertambangan rakyat.
Salah seorang orator dalam aksi tersebut mengatakan, kedatangan masyarakat merupakan bentuk solidaritas warga Batang Masumai. Dia menegaskan, aksi tersebut dilakukan secara mandiri tanpa ada pihak yang memprovokasi.
“Kedatangan kami ke Mapolres Merangin ini murni bentuk solidaritas masyarakat Batang Masumai. Ada tiga tuntutan yang kami sampaikan kepada Kapolres Merangin,” ujarnya.
Tuntutan pertama, warga meminta enam orang masyarakat Batang Masumai yang diamankan terkait aktivitas PETI segera dibebaskan.
Kedua, warga meminta aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban PETI. Mereka berharap penegakan hukum dilakukan secara adil dan merata.
“Ketiga, kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk melegalkan pertambangan rakyat melalui pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut warga, aktivitas mencari emas selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Batang Masumai. Karena itu, mereka berharap pemerintah menghadirkan solusi agar masyarakat dapat bekerja melalui jalur pertambangan yang legal.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah perwakilan dari masing-masing desa kemudian diminta masuk ke ruangan Mapolres untuk mengikuti mediasi dan audiensi bersama Kapolres Merangin.
Sementara itu, ratusan warga lainnya masih bertahan di halaman Mapolres Merangin untuk menunggu hasil pertemuan tersebut.
Warga berharap tiga tuntutan yang disampaikan mendapat tanggapan serius dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah. (**/nto)













