Tanjab Barat, Denyutjambi.com – Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Samsul Bahri, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait dalam proyek jalan beton di Kelurahan Bram Itam Kiri, yang baru selesai dikerjakan namun sudah mengalami kerusakan.
Menurut Samsul, proyek yang menggunakan dana kelurahan ini diduga kuat sarat dengan penyimpangan. Investigasi di lokasi menunjukkan kerusakan signifikan berupa retakan dan pengelupasan pada badan jalan yang baru rampung dikerjakan.
“Ini jelas tidak wajar. Kami berharap inspektorat dan APH turun langsung untuk memeriksa kelurahan dan pihak-pihak pelaksana yang terlibat,” ujar Samsul, Selasa (24/12/2024).
Proyek jalan setapak beton yang menelan biaya ratusan juta ini sebelumnya sudah menuai kritik dari masyarakat. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah rampung, kerusakan terlihat jelas di beberapa titik. Warga setempat mempertanyakan kualitas pekerjaan yang dianggap tidak sebanding dengan dana yang dihabiskan.
“Sangat disayangkan jika dana publik yang besar ini tidak dimanfaatkan dengan benar. Kerusakan secepat ini adalah indikasi buruknya kualitas pekerjaan,” ungkap salah satu warga.
Lurah Bram Itam Kiri, Ibrahim, saat dikonfirmasi terkait hal ini, menyatakan bahwa proyek masih dalam tahap pemeliharaan dan pihaknya telah meminta pelaksana untuk segera melakukan perbaikan.
“Mungkin belum diperbaiki. Saya sudah kasih tahu sejak awal bulan lalu,” kilah Ibrahim melalui WhatsApp.
Namun, ketika ditanya soal lemahnya pengawasan dari kelurahan terhadap proyek tersebut, Ibrahim berdalih bahwa ia sudah melakukan pengecekan selama pekerjaan berlangsung. Ia juga mengarahkan media untuk menanyakan langsung kepada pelaksana proyek terkait kerusakan yang terjadi.
Ketika dikonfirmasi, pihak pelaksana mengaku tidak bertanggung jawab atas pengerjaan proyek tersebut. Mereka menyebut ada pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan jalan beton tersebut.
“Kami awalnya diminta, tapi kemudian digantikan oleh pihak lain. Jadi, kami tidak tahu soal hasil pekerjaan itu,” ungkap salah satu pelaksana.
Kerusakan ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerhati pembangunan. Mereka menuntut transparansi dan meminta agar pihak-pihak terkait bertanggung jawab atas kualitas pengerjaan yang buruk.
Samsul Bahri menegaskan pentingnya peran APH dalam mengusut proyek ini agar tidak ada lagi penyimpangan dalam penggunaan dana publik. “Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan di daerah,” pungkasnya. (Den/*)
