Tanjab Barat, Denyutjambi.com – Proyek rabat beton yang menggunakan dana kelurahan di Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam tahun anggaran 2024 menjadi sorotan. Baru sebulan selesai dikerjakan, proyek tersebut sudah mengalami kerusakan serius. Retakan memanjang dan badan jalan yang mengelupas menunjukkan dugaan pengerjaan yang asal jadi.
Beredar kabar bahwa proyek ini diduga merupakan milik salah satu oknum anggota DPRD Tanjung Jabung Barat berinisial “L”. Hingga kini, pihak yang bertanggung jawab belum memberikan klarifikasi.
Lurah Bram Itam Kiri, Ibrahim, saat dikonfirmasi mengakui bahwa pihaknya telah meminta pelaksana proyek untuk segera memperbaiki kerusakan. Namun, ketika ditunjukkan bukti kerusakan jalan yang ditemukan di lapangan, ia berdalih bahwa perbaikan belum dilakukan.
“Masih dalam tahap pemeliharaan, saya sudah kasih tahu awal bulan kemarin, tapi belum turun lagi ke lokasi,” ujarnya melalui WhatsApp.
Saat ditanya soal lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak kelurahan, Ibrahim menyatakan bahwa ia sudah mengawasi pekerjaan tersebut selama proses pengerjaan. Namun, ia tidak dapat menjelaskan mengapa proyek tersebut cepat rusak.
Ketika media mencoba mengonfirmasi pihak pelaksana, salah satu pekerja yang sebelumnya disebut terlibat dalam proyek ini mengaku tidak bertanggung jawab atas pengerjaan tersebut.
“Awalnya kami yang diminta, tapi kemudian ada pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek ini. Jadi, kami tidak tahu soal pekerjaannya,” jelasnya.
Di sisi lain, warga setempat menduga proyek ini dikerjakan oleh oknum anggota DPRD berinisial “L”. Mereka merasa aneh jika Lurah Bram Itam Kiri tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas proyek dana kelurahan di wilayahnya.
“Itu proyek anggota DPRD, masak pak lurah tidak tahu? Kan itu dana kelurahan,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini diterbitkan, oknum anggota DPRD yang diduga terlibat belum berhasil dihubungi untuk memberikan keterangan.
Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari pengawasan proyek, transparansi penggunaan dana kelurahan, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh politik. Masyarakat berharap ada langkah tegas dari pihak terkait untuk menyelidiki dan memastikan dana pemerintah tidak disalahgunakan. (*)
