Tanjab Barat, Denyutjambi.com – Baru sebulan selesai, proyek pengaspalan Jalan Parit Lapis di Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sudah mengalami kerusakan. Proyek yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp6,3 miliar dari APBD Kabupaten Tanjab Barat 2024 ini kini menjadi sorotan publik.
Pantauan di lokasi menunjukkan retakan memanjang pada badan jalan yang dikerjakan oleh CV Aldo Putra Jambi dengan pengawasan dari CV Elsana Cipta Prima. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa proyek ini dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan standar kualitas.
Ironisnya, pihak konsultan pengawas yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan proyek justru bungkam. Ketika dihubungi melalui telepon, nomor yang bersangkutan tidak aktif. Pesan WhatsApp yang dilayangkan pun tidak mendapatkan respons.
Kerusakan ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan masyarakat. Mereka mempertanyakan efektivitas pengawasan dan tanggung jawab dinas terkait.
“Dana miliaran, tapi hasilnya begini? Pemerintah jangan diam saja, harus ada tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat,” ujar salah seorang warga dengan nada geram.
Warga juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya mencegah hal seperti ini terjadi. “Kami berharap pengawasan dijalankan dengan benar. Jangan sampai proyek seperti ini hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil maksimal,” tambah warga lainnya.
Proyek ini kembali membuka diskusi tentang pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Tanjab Barat. Dengan nilai proyek mencapai Rp6,3 miliar, masyarakat berharap hasil yang memadai. Namun, kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat menjadi bukti lemahnya manajemen proyek dan pengawasan lapangan.
Masyarakat meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, untuk segera turun tangan dan mengambil langkah tegas. Selain memperbaiki kerusakan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan dan pengawasan proyek.
“Kalau terus begini, anggaran hanya habis percuma. Pemerintah harus serius menangani kasus ini agar tidak terulang,” tegas salah satu warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kontraktor maupun konsultan pengawas terkait kerusakan proyek ini. Ketidakmampuan pihak-pihak tersebut memberikan klarifikasi semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kasus ini menambah daftar panjang proyek infrastruktur di Tanjab Barat yang gagal memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama masyarakat agar proyek-proyek serupa tidak lagi menjadi beban bagi warga dan daerah. (*)
