Tanjab Barat, Denyutjambi.com – Kekecewaan masyarakat terhadap mutu pengerjaan proyek di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), semakin memuncak. Diduga banyak proyek yang amburadul dan tidak sesuai harapan, warga mendesak DPRD Tanjabbar turun langsung ke lapangan untuk mengecek hasil pengerjaan proyek yang menggunakan anggaran APBD tahun 2024.
“Kami minta DPRD sebagai wakil masyarakat kroscek langsung pekerjaan proyek yang belakangan diketahui sudah rusak, padahal baru saja dibangun beberapa waktu lalu,” ujar salah satu warga, Sabtu (04/01/24).
Menurut warga, proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang didanai APBD tahun anggaran 2024 ini banyak yang dikerjakan asal jadi. Sejumlah proyek seperti pembangunan jalan rigid beton di Asia, sport center, dan jalan aspal di Parit Lapis disebut sebagai contoh nyata proyek bermasalah.
“Proyek dengan anggaran puluhan miliar saja banyak yang rusak, apalagi yang ratusan juta. Para pengawas proyek pemerintah ini diduga sudah masuk angin. Jika begini terus, masyarakat yang akan rugi,” tambahnya.
Warga juga menyoroti kurangnya transparansi dari pihak pelaksana proyek. Banyak pekerjaan yang tidak dilengkapi papan informasi proyek, sehingga publik tidak mengetahui detail anggaran dan pelaksanaannya.
“Kami bingung harus mengadu ke siapa lagi. Kalau pengawas proyek hanya diam saja, bagaimana masyarakat bisa percaya? DPRD harus turun langsung untuk mengecek,” tegas warga lainnya.
Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Tanjabbar, Samsul Bahri, turut menyampaikan desakan serupa. Ia meminta DPRD tidak menunggu laporan resmi untuk bertindak.
“DPRD harus lebih responsif. Jangan hanya duduk di gedung ber-AC, tapi cek langsung ke lapangan. Pengawasan terhadap proyek-proyek ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka kepada masyarakat,” ujar Samsul.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Tanjabbar dari fraksi PDIP, Hamdani, SE, menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi proyek yang diduga bermasalah. Ia juga mengingatkan agar pencairan anggaran dilakukan berdasarkan kualitas hasil pekerjaan.
“Kalau pekerjaan proyek tidak maksimal, jangan dicairkan 100 persen. Pastikan ada perbaikan terlebih dahulu sebelum pembayaran penuh dilakukan,” tegas Hamdani.
Namun, ia juga mengakui bahwa tindakan tegas terhadap pelaksana proyek atau konsultan pengawas membutuhkan laporan resmi. “Jika ada laporan masuk, kami pasti tindak lanjuti. Tapi tanpa laporan, sulit bagi kami untuk bertindak,” ujarnya.
Masyarakat berharap DPRD Tanjabbar segera mengambil langkah nyata untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengawasan terhadap proyek-proyek yang menggunakan uang rakyat. Mereka menuntut agar setiap proyek dilaksanakan dengan transparansi dan kualitas yang maksimal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak. (Den/*)
